Oleh: Rizki Zakariya, SH Setelah 59 tahun dibahas, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akhirnya disahkan pada Rapat Paripurna DPR, 6 Desember 2022. Banyak perdebatan pro dan kontra mewarnai
Resume Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2088 K/PID.SUS/2012.
Adanya Pandemi Covid-19, memaksa setiap orang untuk dapat beradaptasi dengan berbagai pembatasan dan kewajiban dalam mencegah penularan Covid-19. Akan tetapi, Pandemi tidak boleh menjadi penghalang penegakan hukum yang seadil-adilnya.
Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, menyebabkan hilangnya pembatas waktu dan tempat, termasuk untuk melakukan aktivitas perdagangan.
Dari penetapan tersangka Nurdin Abdullan oleh KPK, Nurdin menyangkal melalui media sosial perbuatan korupsi itu. Lalu, bagaimana hukum melihat hal ini?
Sejak awal disahkan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menuai berbagai penolakan, khusunya pada aspek pemidanaan.
Penyadapan merupakan instrumen yang sangat berguna dalam penegakan hukum demi pengugkapan kejahatan yang efektif, namun rentan terjadi pelanggaran hak atas perlindungan data pribadi.
UU No. 18 Tahun 2017 merupakan instrumen pelindungan buruh migran Indonesia.
Perdagangan orang masih terjadi di Indonesia, sehingga perlu pendekatan khusus dalam upaya pemberantasannya.
Sorang berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak.
